Image of Hukum Pemerintahan Daerah

Text

Hukum Pemerintahan Daerah



Tak dapat dipungkiri, perubahan dinamika kewenangan pemerintah pusat ke daerah menimbulkan sejumlah konsekuensi logis. Konsekuensi-konsekuensi itu mulai dari berupa pembentukan peraturan daerah hingga kepada implementasi kebijakan-kebijakan pembangunan di daerah.
Buku ini berbicara mengenai hukum pemerintahan daerah. Terdiri atas beberapa bab, pembahasan di buku ini dibuka dengan pembahasan tentang negara kesatuan, negara federasi dan negara konfederasi. Disusul dengan pembahasan mengenai otonomi daerah, desentralisasi serta dinamika pengaturan pemerintahan daerah. Kemudian berlanjut kepada pembahasan perihal pembentukan daerah, urusan pemerintah dan keuangan daerah. Berikutnya dibahas terkait organisasi pemerintahan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah dan kelembagaan daerah. Di bagian akhir buku ini dibahas ihwal pemerintahan desa dan peraturan daerah.
Buku ini dapat menjadi acuan utama mahasiswa, akademisi atau pengajar di Fakultas Hukum dan praktisi hukum serta mereka yang berminat terhadap studi hukum pemerintahan daerah.


Ketersediaan

B00387348.598 HAS hMy LibraryTersedia

Informasi Detil

Judul Seri
-
No. Panggil
348.598 HAS h
Penerbit Rajawali Pers : Jakarta.,
Deskripsi Fisik
xii, 186 pages : 13,5 x 21 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
9786024250560
Klasifikasi
348.598
Tipe Isi
text
Tipe Media
unmediated
Tipe Pembawa
volume
Edisi
-
Subyek
Info Detil Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain




Informasi


DETAIL CANTUMAN


Kembali ke sebelumnyaXML DetailCite this