Image of Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah

Text

Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah



Saat ini otonomi daerah menjadi wacana yang banyak dikupas dalam forum pemerintahan dan hukum, sejalan dengan reformasi sistem pemerintahan daerah. Hal ini terkait juga dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung dua nilai dasar yang dikembangkan dalam kaitannya dengan pemerintahan daerah, yakni nilai unitaris dan nilai desentralisasi territorial.

Buku ini lebih difokuskan pada aspek konsepsi, kewenangan, organisasi, peraturan, prosedur pembentukan peraturan, pemerintah desa, dan produk hukum yang dibuat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Mahasiswa fakultas hukum dan Fisip yang mengambil mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah wajib memiliki buku ini. Selain itu, bisa menjadi panduan bagi khalayak umum yang berminat mendalami sistem pemerintahan daerah.


Ketersediaan

B00422348.598 MON pMy LibraryTersedia

Informasi Detil

Judul Seri
-
No. Panggil
348.598 MON p
Penerbit Penerbit Yustisia : Yogyakarta.,
Deskripsi Fisik
viii, 160 pages : illustration, 15 x 23 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
9789793411821
Klasifikasi
348.598
Tipe Isi
text
Tipe Media
unmediated
Tipe Pembawa
volume
Edisi
-
Subyek
Info Detil Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain




Informasi


DETAIL CANTUMAN


Kembali ke sebelumnyaXML DetailCite this