Saat ini otonomi daerah menjadi wacana yang banyak dikupas dalam forum pemerintahan dan hukum, sejalan dengan reformasi sistem pemerintahan daerah. Hal ini terkait juga dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung dua nilai dasar yang dikembangkan dalam kaitannya dengan pemerintahan daerah, yakni nilai unitaris dan nilai desentralisasi territorial.

Buku ini lebih difokuskan pada aspek konsepsi, kewenangan, organisasi, peraturan, prosedur pembentukan peraturan, pemerintah desa, dan produk hukum yang dibuat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Mahasiswa fakultas hukum dan Fisip yang mengambil mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah wajib memiliki buku ini. Selain itu, bisa menjadi panduan bagi khalayak umum yang berminat mendalami sistem pemerintahan daerah.