Pergeseran politik dan pemerintah yang terjadi pada era reformasi saat ini merupakan momentum tepat untuk menata kembali administrasi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia agar lebih efektif, efisien, dan demokratis, dalam upaya mewujudkan Good Governance (kepemerintahan yang baik). Pemerintah dihadapkan pada arus perubahan yang semakin cepat dan mengglobal, sehingga perubahan harus segera direspon pemerintah. Karena berbagai masalah dan tantangan tidak dapat dihindarkan oleh pemerintah, maka untuk menjaga agar pemerintah tetap eksis dan dapat melakukan kegiatan/usahanya dalam kompetisi glonal, salah satu upaya strategis dalam menghadapi kondisi tersebut, pemerintah harus mampu melakukan penataan ulang atau rekstrukturisasi.

Penataan ulang penyelenggaraan pemerintahan mempunyai makna perubahan dan pembaharuan atas berbagai kelemahan sebagai langkah antisipatif dalam menghadapi tuntutan perubahan global yang sarat dengan berbagai tantangan. Penataan ulang penyelenggaraan pemerintahan diarahkan para terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang antisipatif (berorientasi ke depan), inovatif (berorientasi perubahan dan pembaharuan), berkualitas prima/unggul dalam berkompetisi dengan lembaga lain untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik. Oleh karena itu, pemerintah masa depan harus mempunyai visi dan misi yang jelas, tercermin dalam program pembangunan, sehingga dibutuhkan kepemipinan visioner yang mampu berpikir ke depan, dan dapat membawa kea rah perkembangan yang lebih baik, yaitu menuju Good Governance.

Buku “Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik)” ini membahas secara sistematis berbagai persoalan seperti yang disebutkan sebelumnya.