Text

Reformasi Birokrasi Indonesia dan Revolusi Industri 4.0

---

Revolusi Industri 4.0 turut melanda berbagai dimensi birokrasi Indonesia. Reformasi birokrasi yang selama ini didorong tampaknya belum memperhitungkan dengan sungguh-sungguh dampak dari Revolusi Industri 4.0 itu sendiri. Beberapa ketentuan di dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkesan sejalan dengan Revolusi Industri 4.0, tapi sesungguhnya ketentuan tersebut hanya mengakomodasi dukungan terhadap penerapan e-government yang sudah dilaksanakan oleh Negara-negara maju.

Problem yang sampai saat ini masih dirasakan dalam menjalankan reformasi birokrasi yaitu implementasi system merit. Agar system merit dapat dijalankan secara konsekuen, dua hal perlu dibenahi, yaitu pendekatan kekuasaan pejabat dan tata hubungan pejabat politik dan pejabat birokrat. Jika manajemen kekuasaan dan hubungan kedua jabatan itu tidak dibenahi dan ditata dengan baik maka meritokrasi dan syarat system merit seperti kompetensi calon yang benar-benar kompeten dan netralitas pejabat yang benar-benar netral amat sulit diwujudkan, dan perbaikan dan pertumbuhan reformasi menghadapi Revolusi Industri 4.0 akan mengalami kesulitan.

Buku ini merekomendasikan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sangat penting untuk segera dilakukan dengan memperhitungkan perkembangan yang terjadi akibat Revolusi Industri 4.0.

---

Ketersediaan

B01425	351 KAT r	My Library	Tersedia
B01426	351 KAT r	My Library	Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

351 KAT r

Penerbit

Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia., 2020

Deskripsi Fisik

xii + 196 hlm.; 15,5 cm x 23 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

978-602-433-849-7

Klasifikasi

351

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

KASN
Reformasi Birokrasi
Revolusi Industri
Honorer
PPPK

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Prolog: Miftah Thoha

Versi lain/terkait

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar