Text
Dinamika Politik dan Pemerintahan Lokal
Kepadatan masalah yang muncul dari upaya mencapai tujuan kebijakan desentralisasi tampaknya cukup menjadi ganjalan sehingga memperlama antrian bagi setiap warga masyarakat lokal dalam meraih kesejahteraan. Kemandirian lokal sebagai ciri utama yang diharapkan tumbuh pasca-kebijakan desentralisasi justru berubah menjadi ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Hal ini ditandai oleh semakin mengecilnya sumber-sumber pendapatan asli dan pada saat yang sama semakin meningkatnya permintaan daerah pada pemerintah dalam hal belanja birokrasi. Gejala ini sekaligus menggabarkan betapa dinamika politik dan pemerintahan daerah tak mengarah pada tercapainya tujuan kebijakan desentralisasi, yaitu terciptanya kemandirian dan tumbuhnya demokrasi. Jika kemandirian berubah menjadi ketergantungan, maka demokrasi lokal terancam oleh lahirya kepemimpinan yang tak cukup kompeten, kecuali dikosong oleh popularitas murahan ditambah bombardir modal yang bersifat instan. Kegagalan terciptanya kemandirian lokal pada akhirnya dapat menjadi semacam ketegangan kreatif dalam kerangka hubungan vertikal pusat dan daerah. Sementara, kegagalan atas tumbuhnya demokrasi lokal dapat berisiko munculnya konflik horizontal di kemudian hari. Inilah dua hal pokok yang mendorong meningkatnya dinamika politik dan pemerintahan lokal di luar variabel lain yang mesti diamati lebih seksama dewasa ini.
Buku "Dinamika Politik & Pemerintahan Lokal" ini memberikan bahasan segar mengenai birokrasi dan proses desentralisasi yang di era reformasi kini masih saja timbul permasalahan. Cakupan yang ditelaah secara padat ke dalam empat belas bagian, seperti respon atas isu aktual dalam kebijakan sistem administrasi pemerintahan, identifikasi problem perencanaan pembangunan dan menjaga konsistensi visi pemerintahan daerah, menguatkan fungsi pemerintahan daerah, menguak celah korupsi pemerintahan daerah, karakateristik birokrasi, reformasi birokrasi dalam rangka menuju potret pemerintahan yang baik (good governance), pertimbangan akan mekanisme demokrasi lokal, disfungsi wakil kepala daerah dalam dinamika pemerintahan lokal, efektivitas pendelegasian kewenangan di sektor pemerintahan kepala daerah (walikota/bupati kepada camat), masa depan otonomi desa dan desa adat, menahan laju tuntutan desentralisasi asimetrik daerah, derajat desentralisasi asimetrik di daerah Papua, isu relokasi ibukota negara Indonesia, serta politik revolusi mental dan kebutuhan pamongpaja di daerah.
B00176 | 320.8598 LAB d | My Library | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain