Text

Undang-Undang Pemilihan Umum: (UU RI No. 7 Tahun 2017)

---

Secara prinsipil, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ini dibentuk dengan dasar menyederhanakan dan menyelaraskan serta meng- gabungkan pengaturan Pemilu yang termuat dalam tiga undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, UU ini dimaksudkan untuk menjawab dinamika politik terkait penyelenggara dan peserta Pemilu, sistem pemilihan, manajemen pemilu, dan penegakan hukum dalam satu undang-undang, yaitu Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. Dalam undang-undang ini juga diatur mengenai kelembagaan yang melaksanakan Pemilu, yakni KPU, Bawaslu, serta DKPP. Kedudukan ketiga lembaga tersebut diperkuat dan diperjelas tugas dan fungsinya serta disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan Pemilu. Penguatan kelembagaan dimaksudkan untuk dapat menciptakan penyelenggaraan pemilu yang lancar, sistematis, dan demokratis. Secara umum undang-undang ini mengatur mengenai penyelenggara pemilu, pelaksana pemilu, pelanggaran pemilu, serta tindak pidana pemilu.

---

Ketersediaan

B00550

R 342.07 RED u

My Library

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

R 342.07 RED u

Penerbit

Jakarta : Sinar Grafika., 2017

Deskripsi Fisik

x, 562 pages : 14,5 x 20,5 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

9789790077522

Klasifikasi

R 342.07

Tipe Isi

text

Tipe Media

unmediated

Tipe Pembawa

volume

Edisi

-

Subjek

Ilmu Hukum
Pemilu
Perundang-undangan

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar