Text

Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik: Kajian tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia

---

Otonomi daerah menjadi persoalan paling penting untuk dituntaskan ketika Republik Indonesia berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945. Realitas bahwa banyak daerah telah lebih dulu eksis dibanding Republik Indonesia membuat kebijakan otonomi daerah menjadi isu paling penting untuk segera dipecahkan. Sayangnya, sepanjang sejarah kemerdekaan Indonesia, kebijakan otonomi daerah memang tidak pernah dirumuskan secara serius oleh pemerintah pusat. Berbagai kebijakan otonomi daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah Sukarno maupun Suharto cenderung menempatkan kepentingan pemerintah pusat sebagai titik pandang dan memposisikan kepentingan daerah sebagai pelengkap semata-mata. Akibatnya sudah dapat diduga, kebijakan otonomi daerah yang bias pada kepentingan pusat tersebut selalu menjadi sumber konflik yang tiada berkesudahan.

Era reformasi menjadi titik tolak perubahan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dengan significant. Diundangkannya UU No 22/1999 (direvisi menjadi UU NO.32/2004) menjadi pembatas sejarah baru tersebut. Dengan kebijakan baru ini pemerintah daerah diberi otonomi yang luas untuk dapat mengelola potensi daerah agar kemakmuran masyarakat daerah diwujudkan. Namun demikian, setelah satu dekade kebijakan otonomi daerah dilakukan, cita-cita tersebut belum menunjukan tanda-tanda keberhasilan. Otonomi bahkan sering dimaknai sebagai kesempatan bagi para elit lokal di daerah untuk memperoleh keuntungan-keuntungan ekonomi sebagaimana dinikmati oleh para elit pemerintah pusat di masa lalu.

Tidak dapat dipungkiri, kebijakan otonomi daerah hanya akan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat apabila juga diikuti dengan reformasi birokrasi dan perbaikan kualitas pelayanan publik. Selain itu, faktor penggerak untuk dilakukannya dua hal tersebut tentu saja adalah kepemimpinan daerah yang inovatif dan transformasional. Buku bunga rampai ini mendiskusikan bagaimana dinamika pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia pasca Orde Baru dari tiga perspektif pokok tadi, yaitu: reformasi birokrasi, pelayanan publik dan kepemimpinan. Bunga Rampai ini ditulis oleh para akademisi dan prakti dalam bidang otonomi daerah yang merupakan para murid dan sahabat Prof Warsito Utomo yang selama karier akademiknya (1970-2007) di Jurusan lImu Administrasi Negara, FISIPOL UGM mendedikasikan dirinya untuk mempelajari isu-isu yang menyangkut otonomi daerah di Indonesia.

---

Ketersediaan

B00626

351PRA r

My Library

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

351PRA r

Penerbit

Yogyakarta : Penerbit Gava Media., 2009

Deskripsi Fisik

xii, 414 pages : 15,5 x 23,5 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

9789791078771

Klasifikasi

351

Tipe Isi

text

Tipe Media

unmediated

Tipe Pembawa

volume

Edisi

Ed. 1

Subjek

Birokrasi
Reformasi Birokrasi
Otonomi daerah
Kebijakan otonomi daerah
Pemerintahan daerah

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Karya ini diproduksi oleh editor dan sejumlah kontributor

Versi lain/terkait

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar