Text
Mereformasi Birokrasi Publik Indonesia: Studi Perbandingan Intervensi Pejabat Politik Terhadap Pejabat Birokrasi di Indonesia dan Malaysia
Birokrasi publik Indonesia, sejak awal kemerdekaan hingga saat ini, rupanya belum mengalami perubahan signifikan. Reformasi birokrasi publik kita belum pernah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Pola patron-klien masih saja selalu terjadi dalam tubuh birokrasi. Karier birokrasi diatur berdasarkan keinginan dari pejabat tertinggi dalam organisasi tersebut. Birokrasi tergambar sebagai suatu hierarki yang di setiap jenjangnya dilengkapi dengan kewenangan atau otoritas jabatan yang melekat. Tetapi, pola seperti ini juga biasa menjadi sebuah kekeliruan apabila top management birokrasi diberikan sepenuhnya kepada pejabat politik. Sebab, bagaimanapun juga pejabat politik memerlukan dukungan politik, sehingga untuk memaksimalkan dukungan tersebut, organisasi birokrasi menjadi lahan yang amat menjanjikan untuk menggalang dukungan. Sementara itu, para pembina kepegawaian adalah pejabat politik yang menghendaki dukungan politik langsung untuk melanggengkan jabatan politiknya. Maka terjadilah kebiasaan besar-besaran mutasi dan promosi jabatan yang dilakukan dengan asal-asalan di hampir semua daerah otonom di Indonesia, di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota; pra dan pasca pemilihan. Mutasi jabatan birokrasi sebelum pemilihan kepala daerah dilakukan oleh pejabat politik yang hendak mengatur birokrasi agar memuluskan langkahnya untuk periode keduanya atau “sekutu” yang hendak menggantikannya. Sementara, tindakan memutasi oleh para pejabat politik terpilih tersebut lebih bisa diartikan sebagai “balas dendam” daripada penataan organisasi.
B00077 | 320.35980595 AZH m | My Library | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain