PERPUSTAKAAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Pengelola
  • Masuk
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Text

Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Sirajuddin - Nama Orang; Fatkhurohman - Nama Orang; Zulkarnain - Nama Orang;

Ketika hukum diperankan sebagai alat rekayasa sosial (law as tool of social engineering) maka tak pelak telah menempatkan peraturan perundang-undangan pada posisi yang sangat penting dalam mengatur tata kehidupan masyarakat. Namun demikian, karena terlalu dominannya peran pemerintah dan parlemen dalam pembentukan hukum tertulis dengan lanskap sosial politik yang tidak demokratis maka telah menghasilkan potret penegakan hukum yang refresif dan jauh dari aspek pemenuhan keadilan publik. Hukum telah gagal menjadi instrumen keadilan dan kemanfaatannya. Hukum berubah makna menjadi instrumen kekuasaan yang otoriter dan hanya melaksanakan prosedural semata.

Kini, dalam era reformasi muncul fenomena yang kurang positif di bidang legislasi yakni banyak peraturan perundang-undangan yang baru saja di sahkan oleh Presiden bersama DPR bahkan belum berlaku secara efektif sudah mau di amandemen bahkan diganti dengan UU yang baru sama sekali karena tidak implementatif dan menimbulkan masalah sosial baru dalam masyarakat serta banyak UU yang tidak relevan dengan kebutuhan maupun munculnya Perda yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang dicabut oleh Pemerintah Pusat (Mendagri) karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Fenomena seperti di atas sebenarnya dapat diminimalisir jika lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan di pusat maupun daerah menggunakan metode partisipatif yakni melibatkan masyarakat dalam proses pembentukannya. Buku ini memaparkan bagaimana proses perumusan dan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam perspektif teoritik dan praktis secara komprehensif serta memenuhi nilai-nilai yang partisipatif, responsif, berkeadilan, dan progresif.


Ketersediaan
B00225328.1 SIR lMy LibrarySedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2022-12-05)
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
328.1 SIR l
Penerbit
Malang : Setara Press., 2015
Deskripsi Fisik
xii, 386 pages : illustration , 23 cm.
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
9786021642573
Klasifikasi
328.1
Tipe Isi
text
Tipe Media
unmediated
Tipe Pembawa
volume
Edisi
-
Subjek
Kebijakan publik
Pemerintah
Kebijakan publik -- Indonesia
Demokrasi
Pemerintah -- Indonesia
Hukum
Peraturan perundang-undangan
Legislatif
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

PERPUSTAKAAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN pada instansi pemerintah.
Telp. (021) 7972098

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2023 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
  • E-Book
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik