PERPUSTAKAAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Pengelola
  • Masuk
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Tinjauan Pelaksanaan: Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Tahun 2004-2005

Text

Tinjauan Pelaksanaan: Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Tahun 2004-2005

Tim Penyusun DJAPK - Badan Organisasi; DJPbn - Nama Orang; BAPEKKI - Nama Orang;

Di Indonesia, implementasi kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah tercermin melalui kebijakan alokasi anggaran belanja. Kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah tersebut dilakukan dengan mengikuti prinsip money follows function.

Sebagai salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan kebijakan fiskal pemerintah, kebijakan alokasi anggaran belanja daerah dalam kurun waktu 2001-2005 diarahkan untuk (i) meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber nasional; (ii) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat; (iii) mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah (vertical fiscal imbalance) dan antardaerah (horizontal imbalance); (iv) meningkatkan pelayanan publik; serta (v) meningkatkan efisiensi melalui anggaran berbasis kinerja yang sejalan dengan format APBN.

Dalam beberapa hal, implementasi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 masih memerlukan pemahaman yang sama di antara pembuat kebijakan dengan stakeholders nya. Guna memberikan pemahaman yang sama tentang pelaksanaan hubungan keuangan antara pusat dan daerah, Departemen Keuangan RI melalui Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan (DJAPK) dengan dibantu oleh Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPbn), dan Badan Pengkajian Ekonomi dan Kerjasama Internasional (BAPEKKI) menyusun buku berjudul Tinjauan Pelaksanaan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Tahun 2004-2005". Dalam Buku ini selain memuat gambaran umum pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia dalam kaitannya dengan kebijakan fiskal secara beberapa perist memuat mengenai pe dan tantangan yang dih nasional dan iwa penting yang terjadi dalam perubahan kebijakan di tahun 2004-2005, juga laksanaan kebijakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, permasalahan adapi, serta pelaksanaan desentralisasi fiskal di masa mendatang.


Ketersediaan
B00663R 352.439 TIM tMy LibraryTersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
R 352.439 TIM t
Penerbit
Jakarta : Departemen Keuangan., 2006
Deskripsi Fisik
xiv, 224 pages : 21 x 29,7 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
9799647711
Klasifikasi
352.439
Tipe Isi
text
Tipe Media
unmediated
Tipe Pembawa
volume
Edisi
-
Subjek
Keuangan negara
keuangan daerah
Budgeting
APBN
APBD
Expenditure Efficiency Principles
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Terbitan Pemerintah
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

PERPUSTAKAAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN pada instansi pemerintah.
Telp. (021) 7972098

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2023 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
  • E-Book
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik