Problem utama permasalahan -manajemen kepegawaian sipil- di Indonesia sudah lama menyimpan banyak persoalan dan polemik mengenai tata kelola yang efektif dan efisien dalam manajemen kepegawaian peg…
Berbicara tentang lembaga negara merupakan "sine qua non" dalam memahami dinamika sistem ketatanegaraan suatu negara. Sejak reformasi dan amandemen UUD 1945, kajian mengenai kelembagaan negara meru…
Pasca reformasi konstitusi (1999-2002), perubahan lembaga negara benar-benar menjadi “mata air” yang tidak pernah kering untuk terus ditimba para peminat dan pengkaji hukum tata negara. Dibandi…
Aparatur seyogianya berperan sebagai pelayan masyarakat. Mereka harus orang-orang yang memihak pada kepentingan rakyat. Tetapi sering kali mereka menyalahgunakan kekuasaannya untuk merugikan rakyat…
Buku ini berisi tentang tata cara penyusunan laporan penilaian Barang Milik Negara (BMN), khusus untuk objek penilaian yang berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan. Buk…
Keuangan Negara pada hakikatnya bersumber dari rakyat, sehingga sudah selayaknya dikelola dan didistribusikan kembali semata-mata demi mewujudkan kesejahteraan rakyat, menjamin dipenuhinya hak-hak …
Perbandingan administrasi negara penting untuk dipelajari dan dipahami secara mendalam oleh para intelektual muda dan mahasiswa. Dalam buku ini, penyusun berusaha memberi pencerahan informasi tenta…
Dalam konteks Hukum Tata Negara (HTN), Hukum Pemerintahan Daerah merupakan bagiarn dari HTN yang mengatur kekuasaan atau wewenang organ-organ daerah, hubungan organ daerah satu sama lain dan mengat…
Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang lahir dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan salah satu jawaban untuk m…
Aset memiliki peran yang sangat penting bagi pelaksanaan fungsi pemerintah daerah. Dengan adanya reformasi birokrasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih besar dalam mengelola aset tersebut…
Sejak ditetapkannya UU tentang Partai Politik, penyeleng-garaan pemilu, dan susunan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD pada tahun 1999, hubungan partai politik dan birokrasi pemerintah tersirat warn…
Saat ini otonomi daerah menjadi wacana yang banyak dikupas dalam forum pemerintahan dan hukum, sejalan dengan reformasi sistem pemerintahan daerah. Hal ini terkait juga dengan amandemen Undang-Unda…
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara -- Undang-undang dan peraturan, Peraturan Pemerintah, Keuangan daerah - Undang-undang dan peraturan, Pemendagri. Buku ini berisi kumpulan Peraturan Menteri…
Buku ini menyajikan pembahasan terkait pengaturan kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan batu bara. Pembahasan buku ini dibuka dengan pembahasan tentang ke…
Konsep Kebijakan publik mengalami perkembangan yang cepat, selaras dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan sosial masyarakat, kondisi ekonomi bahkan relasi negara dengan dunia int…
Dalam era otonomi daerah, pemerintah pusat harus lebih proaktif membangun komunikasi dan berkonsultasi dengan daerah untuk memastikan bahwa apa yang diperbuat daerah adalah dalam rangka secara bert…
Buku ini menjelaskan sampai dimana Prof. Ali Wardhana mereformasikan/mentransformasikan kebijakan moneter dan fiskal demi kepentingan bangsa yang sedang membangun untuk menegakkan kedaulatan ekonom…
Buku ini diberi judul Penataan Demokrasi dan Pemilu Di Indonesia Pasca-Reformasi. Ide dan gagasan yang penulis tuangkan ke dalam buku ini mengkritisi berbagai persoalan di seputar demokrasi, pemilu…
Analisis kebijakan publik adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang memanfaatkan berbagai metode dan teknik untuk menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan. Analisis seperti ini san…