Buku ini berisi tentang tata cara penyusunan laporan penilaian Barang Milik Negara (BMN), khusus untuk objek penilaian yang berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan. Buk…
Dalam konteks Hukum Tata Negara (HTN), Hukum Pemerintahan Daerah merupakan bagiarn dari HTN yang mengatur kekuasaan atau wewenang organ-organ daerah, hubungan organ daerah satu sama lain dan mengat…
Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang lahir dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan salah satu jawaban untuk m…
Aset memiliki peran yang sangat penting bagi pelaksanaan fungsi pemerintah daerah. Dengan adanya reformasi birokrasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih besar dalam mengelola aset tersebut…
Saat ini otonomi daerah menjadi wacana yang banyak dikupas dalam forum pemerintahan dan hukum, sejalan dengan reformasi sistem pemerintahan daerah. Hal ini terkait juga dengan amandemen Undang-Unda…
Secara keseluruhan sejak 2004 hingga Juni 2017, data statistik KPK menyebutkan ada 78 kepala daerah yang berurusan dengan KPK. Rinciannya, 18 gubernur dan 60 wali kota atau bupati dan wakilnya. Mas…
Buku ini menyajikan pembahasan terkait pengaturan kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan batu bara. Pembahasan buku ini dibuka dengan pembahasan tentang ke…
Dalam era otonomi daerah, pemerintah pusat harus lebih proaktif membangun komunikasi dan berkonsultasi dengan daerah untuk memastikan bahwa apa yang diperbuat daerah adalah dalam rangka secara bert…
Masyarakat asli Papua pada umumnya mempunyai pandangan dan sikap yang berbeda-beda untuk menerima dan menghadapi kebijakan pemerintah yang dijalankan era otonomi khusus bagi Papua. Pengelompokkan p…
Perubahan politik hukum Indonesia semenjak tumbangnya rezim otoritarian orde baru telah memberikan arah baru tentang perspektif politik dalam kehidupan bernegara dan melahirkan pranata dan penataan…
Tak dapat dipungkiri, perubahan dinamika kewenangan pemerintah pusat ke daerah menimbulkan sejumlah konsekuensi logis. Konsekuensi-konsekuensi itu mulai dari berupa pembentukan peraturan daerah hin…
Negara Republik Indonesia sudah sedemikian kukuh dan mantap memilih bentuk negara kesatuan daripada bentuk negara federal/serikat. Implikasi dari bentuk Negara kesatuan adalah adanya pemerintahan d…
Suasana pemerintahan di negeri ini mengalami banyak perubahan sejak dimulainya reformasi dan adanya amandemen UUD 1945. Oleh karena itu, dalam administrasi negara juga banyak terdapat perubahan. Bu…
Seiring dengan reformasi di bidang keuangan negara, diperlukan tulisan yang menjadi penjabaran penyusunan anggaran yang terinci dan sistematik. Buku ini menjadi alternatif solusi agar tidak terjadi…
Buku ini memberikan ulasan tentang kehidupan birokrasi pemerintahan di Indonesia semenjak era reformasi. Sorotan utama pembahasannya berpusat pada perubahan dan perkembangan birokrasi pemerintahan …
Birokrasi yang efisien dan efektif dapat tersusun, apabila didukung kepemimpinan yang visioner dan memiliki personality, ability dan capability, toleransi dan integritasi yang tinggi, serta didukun…
Buku ini semula adalah serangkaian modul pelatihan “Pelayanan Publik yang Berwawasan Good Governance” yang diselenggarakan oleh JICA bekerjasama dengan Badan Diklat Propinsi Sumatera Utara dan …