Model Kewenangan Wakil Kepala Daerah dalam Pemerintahan Daerah

Keberadaan wakil kepala daerah dalam struktur organisasi pemerintahan daerah telah diatur dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah mulai UU No. 5 Tahun 1974 s/d UU No. 32 Tahun 2004 walaupun proses me…

Konstitusi Bernegara: Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis

Pemikiran terhadap perubahan konstitusi dan sistem ketatanegaraan setelah reformasi menjadi sebuah kebutuhan untuk menata kembali kelembagaan negara yang sempat terjadi perubahan secara mendasar te…

Politik Perbatasan: Hubungan Pusat dan Daerah dalam Pembangunan Infrastruktur…

Kawasan perbatasan merupakan wilayah yang memiliki posisi yang sangat penting dalam suatu negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki batas wilayah yang masih sangat miris sekali. Kurangnya…

Komunikasi Pemerintahan

Komunikasi menjadi sesuatu yang sangat mutlak diperlukan dalam tatanan masyarakat modern (global). Intensitas arus informasi, media komunikasi dan perubahan sosial adalah beberapa hal dimana masing…

Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: Teori, Sejarah, dan Perbandi…

Fungsi undang-undang sangat tergantung dari tujuan penyelenggaraan negara. Keberadaan undang-undang pada dasarnya adalah instrumen bagi penguasa untuk menjalankan roda pemerintahan. Secara umum fun…

Menyusun Standard Operating Procedure Lembaga Pemerintah: Berbasis Sistem Pen…

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan, instansi pemerintah wajib mengikuti kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan leh pemerintah pusat. Namun kebijakan-kebijakan pemerintah pusat selalu ber…

Akuntansi Pemerintahan di Indonesia

Buku ini khusus membahas tentang peraturan yang terkait dengan pelaksanaan dan standar akuntansi pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)…

Bunga Rampai Akuntansi Pemerintahan

"Bunga Rampai Akuntansi Pemerintahan" disusun dari naskah akademis, riset kecil, studi pustaka, serta pengalaman dan pendapat pribadi Dr. Jan Hoesada C.P.A., C.A., sebagai penulis selama membantu K…

Evaluasi Kinerja dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vii, 206 pages : illustration , 25 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352.35598 ULI e

Audit Sektor Publik: Pemeriksaan Pertanggungjawaban Pemerintahan

Audit adalah suatu proses sistematik yang secara objektif merupakan penyediaan dan evaluasi bukti-bukti yang berkenaan dengan asersi tentang kegiatan dan kejadian ekonomi guna memastikan derajat at…

Pertumbuhan dan Model Konstitusi: serta Perubahan UUD 1945 oleh Presiden, DPR…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9794209317

Deskripsi Fisik

xviii, 204 pages : illustration , 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.03598 FAL m

Buku Panduan: Penggunaan Aplikasi Manajemen Kinerja pada Satuan Kerja Perangk…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

iv, 24 pages : illustration , 27 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 352.350536 IND b

Kriminologi Administrasi dalam Pemerintahan

Pemahaman administrasi dalam arti yang luas adalah mencakup seluruh aktivitas organisasi, baik organisasi pemerintahan atau negara, organisasi swasta, dan maupun organisasi kemasyarakatan atau sosi…

Dinamika Perundang-Undangan di Indonesia

Peraturan perundang-undangan merupakan bagian hukum tertulis yang dipergunakan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta diharapan dapat menyelesaikan berbagai masalah y…

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Suatu Teori dan Prakteknya di Pengad…

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah serangkaian peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana pencari keadilan bertindak/berbuat di pengadilan dan bagaimana pengadilan bertindak d…

Konsep Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara: Penundaan Pelaksanaan Keputus…

Buku ini memberikan penjelasan berkenaan pertimbangan hukum dalam menolak atau mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara dilihat dari aspek filsafat, aspek teori/ilmu…

Hukum, Konstitusi dan Konsep Otonomi: Kajian Politik Hukum tentang Konstitusi…

Perubahan politik hukum Indonesia semenjak tumbangnya rezim otoritarian orde baru telah memberikan arah baru tentang perspektif politik dalam kehidupan bernegara dan melahirkan pranata dan penataan…

Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi

Peran hukum administrasi tidak bisa diabaikan dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi, baik dari segi preventif maupun represif. Instrumen hukum yang utama untuk mewujudkan pemerintahan yang b…

Hukum Tata Pemerintahan: Heteronom dan Otonom

Hubungan hak dan kewajiban antara pemerintah dengan pihak yan diperintah tidak saja mejadi suatu hubungan yang berlangsung dalam kerangka pemerintahan, akan tetapi ia menjadi suatu kerangka hubunga…

Hukum Pemerintahan Daerah

Tak dapat dipungkiri, perubahan dinamika kewenangan pemerintah pusat ke daerah menimbulkan sejumlah konsekuensi logis. Konsekuensi-konsekuensi itu mulai dari berupa pembentukan peraturan daerah hin…