Keberadaan wakil kepala daerah dalam struktur organisasi pemerintahan daerah telah diatur dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah mulai UU No. 5 Tahun 1974 s/d UU No. 32 Tahun 2004 walaupun proses me…
Buku Perencanaan Pembangunan Daerah ini terdiri dari VII BAB yang membahas tentang 1. Pengertian perencanaan pembangunan daerah, 2 Pendekatan-pendekatan dalam perencanaan pembangunan daerah, 3. Pen…
Reformasi birokrasi sebagai amanat gerakan reformasi juga sekaligus sebagai harapan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi, untuk menyelenggarakan pelaya…
Otonomi daerah menjadi persoalan paling penting untuk dituntaskan ketika Republik Indonesia berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945. Realitas bahwa banyak daerah telah lebih dulu eksis dibanding Repub…
Buku ini berisi Undang-Undang Pilkada terbaru dan ter-update. Selain itu, buku ini dilengkapi juga dengan peraturan-peraturan mengenai pelaksanaan Pilkada baik peraturan lama maupun peraturan terbaru.
Perkembangan BUMD saat ini tidak terlepas dari munculnya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya mengatur Tentang BUMD termasuk di dalamnya mengatur tentang Tata…
Dengan adanya permendagri no. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah maka seluruh pemerintah daerah harus menerapkan SAP berbasis …